Dimana RUU355?  Wan Junaidi bilang sebaiknya tanyakan ke menteri agama
Nation

Dimana RUU355? Wan Junaidi bilang sebaiknya tanyakan ke menteri agama

Dimana RUU355?  Wan Junaidi bilang sebaiknya tanyakan ke menteri agama

Menteri di Departemen Perdana Menteri (Parlemen dan Hukum) kemudian mengarahkan pertanyaan tentang RUU yang biasa disebut RUU355 kepada rekan Kabinetnya yang membidangi agama, Idris Ahmad. – Foto Bernama

KUALA LUMPUR (15 November): Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengatakan RUU Pengadilan Syariah (Perubahan) untuk meningkatkan hukuman pidana di pengadilan Islam belum diajukan kepadanya untuk diajukan ke Parlemen.

Menteri di Departemen Perdana Menteri (Parlemen dan Hukum) itu kemudian mengarahkan pertanyaan seputar RUU yang biasa disebut RUU355 itu kepada rekan Kabinetnya yang membidangi urusan agama, Idris Ahmad.

“Sejauh yang saya tahu, undang-undang tentang masalah agama perlu disetujui oleh negara bagian. Namun, persoalan urusan Islam harus dirujuk ke menteri urusan Islam sendiri.

“Jadi, tidak ada yang dirujuk atau dibawa ke saya untuk referensi RUU yang akan dibawa ke DPR,” katanya kepada Dewan Rakyat pada sesi penutupan portofolionya hari ini.

Wan Junaidi menanggapi pertanyaan Datuk Ahmad Jazlan Yaakub (Machang-BN) yang sebelumnya muncul saat giliran debat RUU Pasokan (Anggaran 2022) pekan lalu.

RUU355 pertama kali diajukan di Dewan Rakyat pada 26 Mei 2016, sebagai RUU anggota pribadi oleh presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang.

RUU seperti yang diusulkan oleh Hadi berusaha untuk menaikkan batas hukuman maksimum pengadilan Syariah menjadi 30 tahun penjara, denda RM100.000 dan 100 cambukan. Batasan saat ini adalah tiga tahun penjara, denda RM5,000 dan enam pukulan.

Terakhir kali itu diangkat di Dewan Rakyat pada 16 September, ketika Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan kepada Shah Alam MP Khalid Abdul Samad bahwa pemerintah berencana untuk mengubah Undang-undang tahun ini.

“Sepanjang tahun 2020 dan 2021, pemerintah melalui panitia teknis Hukum Islam dan Hukum Perdata di bawah Dewan Nasional Agama Islam menggelar serangkaian pertemuan untuk membahas RUU355.

“Ini untuk melihat berbagai aspek, terutama konstitusi dan undang-undang syarak agar RUU355 lebih komprehensif dan lebih memperkuat yurisdiksi pidana pengadilan Syariah,” kata Ismail Sabri dalam jawaban tertulis yang diposting di situs web DPR saat itu.

Wan Junaidi juga mengatakan dia sedang bekerja untuk membahas semua RUU yang dibahas dalam nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan Pakatan Harapan, sebelum atau selama pertemuan Juli tahun depan.

RUU yang disebutkan Wan Junaidi adalah RUU Anti-Partai Hopping, yang mengusulkan batas dua periode (10 tahun) untuk jabatan perdana menteri; dan RUU yang terkait dengan layanan Parlemen untuk memastikan independensi administrasi dan keuangan parlemen.

RUU lain yang sudah diajukan oleh MP Santubong untuk pembacaan pertama adalah amandemen konstitusi untuk membuat definisi Sabah dan Sarawak konsisten dengan Perjanjian Malaysia 1963. – MalayMail







Posted By : togel hongkongkong hari ini